Siapa dan Apa Saja Kewenangan Penyelidik dan Penyidik Dalam KUHAP

nebisidem21

18 Oct 2024

nebisidem.com – Dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau sering disebut juga Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur ketentuan tentang Penyelidik, Penyidik dan Penyidik Pembantu. Penyelidik Penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia. a. Penyelidik karena kewajibannya mempunyai wewenang : b. Penyelidik atas perintah Penyidik dapat …

Wewenang Pengadilan Untuk Mengadili Sesuai KUHAP

nebisidem21

17 Oct 2024

nebisidem.com – Berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam KUHAP kewenangan Pengadilan untuk mengadili perkara pidana terbagi dalam 3 (tiga) tingkatan Pengadilan yang terdiri dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung. Kewenangan mengadili pada setiap tingkatan Pengadilan tersebut diatur dalam pasal 84, 85, 86, 87, 88 KUHAP sebagai berikut : Pengadilan negeri berwenang mengadili segala perkara mengenai …

Acara Pemeriksaan Praperadilan Sesuai KUHAP

nebisidem21

17 Oct 2024

nebisidem.com – Berdasakan Pasal 82 ayat (1) KUHAP, acara pemeriksaan praperadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 79, Pasal 80, dan Pasal 81 KUHAP ditentukan sebagai berikut : Putusan hakim dalam acara pemeriksaan praperadilan mengenai hal sebagaimana ketentuan dalam pasal 79, Pasal 80, daan Pasal 81 KUHAP, harus memuat dengan jelas dasar dan alasannya, ketentuan pasal 82 …

Praperadilan Dalam KUHAP

nebisidem21

16 Oct 2024

nebisidem.com – Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 77 bagian kesatu Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Praperadilan, tentang : Sesuai ketentuan pasal 78 ayat (2) Praperadilan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua pengadilan dan dibantu oleh seorang panitera. Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya …

Peran Budaya Hukum Dalam Penegakan Hukum

nebisidem21

01 Oct 2024

nebisidem.com – Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pornografi adalah penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu birahi; bahan bacaan yang dengan sengaja dan semata-mata dirancang untuk membangkitkan nafsu birahi dalam seks. Kemudian menurut sumber yang lain, ada beberapa definisi yang dirumuskan, antara lain: Webster New World Dictionary, kata pornografi berasal …

Hubungan Antara Sistem Hukum dan Budaya Hukum Dalam Masyarakat Multikultural

nebisidem21

01 Oct 2024

nebisidem.com – Hukum merupakan sebuah produk budaya. Hal ini berarti hukum sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor non hukum seperti nilai, sikap, dan pandangan masyarakat yang biasa disebut dengan kultur atau budaya hukum. Adanya kultur atau budaya hukum inilah yang menyebabkan perbedaan penegakan hukum diantara masyarakat yang satu dengan masyarakat lainnya. Hukum selalu tumbuh dan berkembang bersama …

Bekerjanya Hukum Dalam Budaya Masyarakat Multikultural

nebisidem21

01 Oct 2024

nebisidem.com – Robert B. Seidman menyatakan bahwa “the law of the noon transferability of law” (hukum tentang tidak dapat ditransfernya hukum). Pada prinsipnya teori ini menyatakan bahwa “tidak semua aturan yang berlaku pada suatu masyarakat tertentu dapat ditransfer dan berlaku dengan baik pada masyarakat lain karena adanya perbedaan sistem nilai yang dianut oleh masyarakat bersangkutan. …

Budaya Hukum Dalam Masyarakat Multikultural

nebisidem21

01 Oct 2024

nebisidem.com – Apa yang dimaksud “budaya hukum” adalah keseluruhan faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempatnya yang logis dalam kerangka budaya milik masyarakat umum. Budaya hukum bukanlah apa yang secara kasar disebut opini publik para antropolog, budaya itu tidak sekedar berarti himpunan fragmen-fragmen tingkah laku (pemikiran) yang saling terlepas, istilah budaya diartikan sebagai keseluruhan …

Komponen Sistem Hukum Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

nebisidem21

01 Oct 2024

nebisidem.com – Lawrence M. Friedman menjelaskan terdapat tiga komponen dalam sistem hukum, atau biasa disebut Three Elemens of Legal Sistem, merupakan faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu komponen struktur, komponen substansi, dan komponen kultur atau budaya hukum. Ketiga komponen tersebut membentuk satu kesatuan yang bulat dan utuh, serta saling berhubungan, atau biasa disebut dengan sistem. …

Budaya Hukum Dalam Masyarakat Indonesia

nebisidem21

01 Oct 2024

nebisidem.com – Indonesia kerap direpresentasikan sebagai suatu mosaik budaya, potongan-potongan budaya yang direkat-rekatkan menjadi sebuah lukisan budaya yang besar dan utuh yang kerap diberi label “kebudayaan nasional”. Potongan-potongan tersebut diasumsikan sebagai “puncak-puncak kebudayaan berbagai daerah” yang ada dalam wilayah negara Indonesia. Sebagai rumah untuk lebih dari 700 bahasa daerah, 300 suku bangsa, lima agama besar, …